PERAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN RAKYAT

Nama : Andyka Syapri

Kelas  : 3EA19

NPM   : 11214181

 

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

PERAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN

PEREKONOMIAN RAKYAT

Oleh: Heriyono, SE., M.Si.

ABSTRAKSI

Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi

ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik

dibandingkan dengan lembaga lain

Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota

dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam

hal keanggotaan koperasi. Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman

anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat

yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota.

KATA KUNCI: Koperasi, Pengembangan, dan Perekonomian Rakyat.

PENDAHULUAN

Organisasi koperasi terdapat hampir disemua Negara industri dan

Negara berkembang. Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di negara

industri di Eropa Barat, namun setelah adanya kolonialisme di beberapa

negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan koperasi juga tumbuh di negaranegara

jajahan. Banyak negara yang memanfatkan koperasi sebagai suatu alat

untuk meningkatkan kesejahteraan., bahkan koperasi sebagai salah satu alat

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Koperasi modern didirikan

pada akhir abad ke 18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial

yang timbul selama tahap awal Revoluse Industri. Perubahan-perubahan yang

berlangsung saat itu terutama disebabkan karena perkembangan ekonomi

pasar dan penciptaan berbagai persyaratan pokok dalam ruang lingkup

dimana berlangsung proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan

pertanian yang cepat. Industri yang mula-mula bercorak padat karya berubah

menjadi padat modal dan produksi yang mula-mula dilaksanakan berdasarkan

pesanan berubah menjadi industri yang memproduksi untuk kebutuhan pasar.

Perubahan ini membawa dampak berbagai kalangan masyarakat..

Dinegara yang sedang berkembang, peranan pemerintah dalam

pengembangan koperasi masih diperlukan karena banyak masyarakat yang

H a l a m a n | 41

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

belum paham benar tentang koperasi. Banyaknya masyarakat yang belum

paham tentang koperasi karena tingkat pendidikan mereka masih sangat

rendah dan informasi yang belum lengkap tentang hakekat kopersi yang

sebenarnya. Oleh karena itu bantuan pemerintah terhadap koperasi tidak

perlu menyebabkan koperasi itu terus tergantung pada bantuan tersebut.

Peranan pemerintah dalam pengembangan kopersai hanya terbatas pada

upaya membangun koperasi yang mandiri (berswadaya). Pembangunan

kopersai dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama pemerintah

memegang peranan utama dalam perintisan organisasi koperasi dan

membantu organisasi tersebut agar dapat tumbuh dengan kuat. Pada tahap

kedua, pemerintah mencoba mengurangi bantuannya bila kopersai tersebut

telah menunjukan kemajuannya dan mempunyai kemampuan untuk

berkembang kearah kemandirian. Bila kopersai telah mandiri, maka tahap

berikutnya adalah pemerintah harus benar-benar menghentikan bantuanya

dan membiarkan organisasi koperasi untuk hidup secara otonom.

Setelah melalui berbagai kebijaksanaan pengembangan koperasi pada

masa orde baru yang bias pada dominasi peran perintah, serta kondisi krisis

ekonomi yang melanda Indonesia, timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya

peran koperasi dalam masyarakat Indonesia.bagaimana prospeknya, dan

bagaimana strategi pengembangan yang harus dilakukan pada masa yang

akan datang. Melihat sifat dan kondisi krisis ekonomi saat ini serta berbagai

pemikiran mengenai usaha untuk dapat keluar dari krisis tersebut, maka

koperasi dipandang memiliki arti yang strategis pada masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kondisi Koperasi (Perbandingan KUD DAN KOPERASI

KRIDIT/KOPDIT)

Keberadaan beberapa kopersi telah dirasakan peran dan manfaatnya

bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda, setidaknya

terdapat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. (PSP. IPB, 1999).

Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu

kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh

masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan

keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran atau kegiatan lain. Pada

tingkatan ini biasanya koperasi penyediakan pelayanan kegiatan usaha yang

tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat

melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan, peran koperasi ini juga

H a l a m a n | 42

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

terjadi pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari

bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa Koperasi

Kredit dalam penyediaan dana yang relatif mudah bagi anggotanya

dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana

dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek

geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari

lembaga selain koperasi yang berada diwilayahnya.

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada

kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi

lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain, keterlibatan anggota (atau

bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasioanal yang

melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi

yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat yang lebih

tinggi dilihat perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa

kegiatan usaha tertentu diidentifikasikan mampu memberi manfaat dan peran

yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian

pula dengan koperasi kredit.

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya.

Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan

koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan

mengandalakan loyalitas anggota dan kesediaaan angota untuk bersama-sama

koperasi mengalami kesulitan tersebut. Sebagai ilustrasi, saat kondisi

perbankan menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi,

loyalitas anggota kopdit membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana

yang ada di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaiatan

dengan kopdit telah berjalan lama, telah diketahui kemampuanya melayani,

organisasi milik anggota, dan ketidakpastian dari daya tarik bunga bank.

Berdasarkan ketiga kondisi di atas maka wujud peran yang diharapkan

sebenarnya adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota

sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan

lembaga lain.

Sukamdiyo(5:1997), Namun diantara peran dan manfaat koperasi diatas

ternyata lebih banyak lagi koperasi terutama KUD yang tidak mendapatkan

apresiasi dari masyarakat karena berbagai faktor. Faktor utamanya adalah

ketidakmampuan koperasi menjalankan fungsi sebagaimana yang dijanjikan

serta banyak melakukan penyimpangan atau kegiatan lain yang

mengecewakan masyarakat. Kondisi telah menjadi sumber citra buruk

koperasi secara keseluruhan. Pada masa yang akan datang masyarakat masih

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

membutuhkan layanan usaha koperasi. Alasan utama kebutuhan tersebut

adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi seperti

untuk meningkatkan kekuatan penawaran (bergaining positition).

Peningkatan sekala usaha bersama pengadaan pelayanan yang selama ini

tidak ada serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengelolaan, pemasaran dan

sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lain adalah karena adanya peluang

untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan

usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak

lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana

bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan selama ini.

Namun alasan lain yang sebenarnya juga sangat potensial sebagai sumber

perkembangan koperasi, seperti alasan untuk memperjuangkan semangat

kerakyatan , demokrasi atau alasan sosial politik lain, tampaknya belum

menjadi faktor yang dominan.

Alasan kebutuhan awal atas keberadaan koperasi tersebut sangat

dipengaruhi oleh pola hubungan koperasi dan anggota serta masyarakat yang

didominasi pola hubungan bisnis. Hal ini sangat terlihat dalam pola

hubungan koperasi dan anggota di KUD. Akibatnya sering menjadi koperasi

yang tidak berkoperasi atau dikenal pula sebagai koperasi pengurus dan

kopersi investor karena koperasi dan anggota menjadi entitas yang berbeda

melakukan transaksi satu dengan lainya, bahkan tidak jarang saling berbeda

kepentingan, pengurus dan investor di suatu pihak anggota dipihak lainnya.

Dari beberapa perkembangan Kopdit terlihat bahwa pola hubungan

koperasi dan anggota yang sesuai dengan prinsip dasar koperasi memang

membutuhkan proses. Namun jika kesadaran keanggotaan (yang

membedakan seorang anggota dengan yang bukan anggota ) telah berhasil

ditumbuhkan maka kesadaran tersebut akan menjadi dasar motivasi dimana

pola hubungan bisnis dapat berkesinambungan melalui partisipasi yang

kemudian berkembang menjadi loyalitas. Pola yang tidak hanya hubungan

bisnis tersebut kemudian akan menjadi sumber kekuatan koperasi. Hal ini

ditunjukan oleh beberapa Kopdit dimana jika dalam masa krisis banyak KUD

dan lembaga usaha lain gulung tikar beberapa Kopdit justru menunjukan

peningkatan kinerja baik dilihat dari onzet SHU dan jumlah anggota.

B. Faktor Fundamental Eksistensi Dan Peran Koperasi

Harsono Subyakto (1990 ) Berdasarkan pengamatan atas bayak

koperasi serta menggali aspirasi berbagai pihak yang terkait dengan

perkembangan koperasi, khususnya para partisipan koperasi sendiri. Yaitu

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

anggota dan pengurus maka dapat disintesakan beberapa faktor fondamental

yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi di masyarakat. Faktorfaktor

berikut merupakan faktor pembeda antara koperasi yang tetap aksis

dan berkembang dengan koperasi-koperasi yang telah tidak berfungsi bahkan

telah tutup.

1. Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki

ekonomi secara mandiri.

Masyarakat yang sadar akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri

meningkatkan kesejahteraannya atau mengembangkan diri secara mandiri

merupakan prasyarat keberadaan koperasi. Kesadaran ini akan menjadi

motivasi utama bagi pendirian koperasi dari bawah atau secara bottom up.

Faktor kuncinya adalah kesadaran kolektif dan kemandirian. Dengan

demikian masyarakat tersebut harus pula memahami kemampuan yang ada

pada diri. Faktor eksternal dapat diperlukan sebagai penunjang atau

komplemen bagi kemampuan sendiri tersebut.

2. Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan (independen) dan

otonomi untuk berorganisasi

Koperasi pada dasarnya merupakan suatu cita-cita yang diwujudkan dalam

bentuk prinsip-prinsip dasar. Wujud praktisnya termasuk struktur

organisasinya. Dengan demikian format organisasi tersebut akan mencari

bentuk dalam suatu proses perkembangan sedemikian sehingga akhirnya

akan diperoleh struktur organisasi, termasuk kegiatan yang akan

dilakukannya yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota. Pengalaman

pengembangan KUD dengan format yang seragam justru telah

menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap berbagai faktor

eksternal, sedangkan KUD yang berhasil bertahan justru adalah KUD

yang mampu secara kreatif dan sesuai dengan kebutuhan anggota dan

masyarakat mengembangkan organisasi dan kegiatannya.

3. Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh pengurus pengembangan

pemahaman nilai-nilai koperasi.Faktor pembeda koperasi dengan lembaga

usaha lain adalah bahwa dalam koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip

yang tidak terdapat atau tidak dikembangkan secara sadar dalam

organisasi lain. Oleh sebab itu pemahaman atas nilai-nilai koperasi:

keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan

dan kepedulian pada masyarakat; seharusnya merupakan pilar utama

dalam perkembangan suatu koperasi. Pada gilirannya kemudian nilai dan

prinsip itulah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi.

Sehingga salah satu faktor fundamental bagi keberadaan koperasi ternyata

adalah jika nilai dan prinsip koperasi tersebut dapat dipahami dan

diwujudkan dalam kegiatan organisasi. Disadari sepenuhnya bahwa

pemahaman nila-nilai tersebut tidak dapat terjadi dalam “ semalam “,

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

tetapi melalui suatu proses pengembangan yang berkesinambungan,

setahap demi setahap, terutama dilakukan melalui pendidikan dan

sosialisasi dengan tetap memberikan tempat bagi perkembangan aspirasi

lokal yang spesifik menyangkut implementasi bahkan pengayaan

(enrichment) dari nilai-nilai koperasi yang universal tersebut. Dengan

demikia proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi akan

menjadi salah satu faktor penentu keberadaan koperasi.

4. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan

masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam

hal keanggotaan koperasi.

Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat

akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh

dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jika terdapat

kejelasan atas keanggotaan koperasi dan manfaat yang akan diterima

anggota yang tidak dapat diterima oleh non-anggota maka akan terdapat

insetif untuk menjadi anggota koperasi. Pada gilirannya hal ini kemudian

akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada

organisasinya yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu

sendiri.

5. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang :

a. Luwes (flexible) sesuai dengan kepentingan anggota.

b. Berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota.

c. Berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota.

d. Biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil

dari biaya transaksi non-koperasi, dan

e. Mampu mengembangkan modal yang ada di dalam kegiatan koperasi

dan anggota sendiri.

Kegiatan usaha yang dikembangkan koperasi pada prinsipnya adalah

kegiatan yang berkait dengan kepentingan anggota. Salah satu indikator

utama keberhasilan kegiatan usaha tersebut adalah jika usaha anggota

berkembang sejalan dengan perkembangan usaha koperasi. Oleh sebab itu

jenis usaha koperasi tidak dapat diseragamkan untuk setiap koperasi,

sebagaimana tidak dapat diseragamkannya pandangan mengenai kondisi

masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

Biaya transaksi yang ditimbulkan apabila anggota menggunakan koperasi

dalam melakukan kegiatan usahanya juga perlu lebih kecil jika

dibandingkan tanpa koperasi. Hal ini akan menjadi penentu apakah

keberadaan koperasi dan keanggotaan koperasi memang memberikan

manfaat bisnis. Jika biaya transaksi tersebut memang dapat menjadi

insentif bagi keanggotaan koperasi maka produktivitas modal koperasi

akan lebih besar dibandingkan dengan lembaga lain. Langkah selanjutnya

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

yang perlu dikembangkan oleh suatu koperasi adalah agar hasil

produktivitas tersebut dapat dipertahankan dalam sistem koperasi.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu faktor yang

menyebabkan lemahnya lembaga koperasi adalah karena nilai lebih dari

perputaran modal dalam “ sistem “ koperasi ternyata lebih banyak diterima

oleh lembaga-lembaga di luar koperasi dan anggotanya. Hal ini memang

merupakan salah satu catatan penting yang harus diperhatikan sebagai

akibat dari sistem perbankan yang sentralistik seperti yang dianut saat ini.

Jika koperasi memang telah menyadari pentingnya keterkaitan usaha

antara usaha koperasi itu sendiri dengan usaha anggotanya, maka salah

satu strategi dasar yang harus dikembangkan oleh koperasi adalah untuk

mengembangkan kegiatan usaha anggota dan koperasi dalam satu

kesatuan pengelolaan. Hal ini akan berimplikasi pada berbagai indikator

keberhasilan usaha koperasi, dimana faktor keberhasilan usaha anggota

harus menjadi salah satu indikator utama.

6. Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor

tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya.

Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka

dapat dihipotesiskan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan

sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyrakat yang tengah

berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui

hubungan emosional primer ke arah masyarkat yang lebih heterogen dan

terlibat dengan sistem pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan

hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komunitas ’bazar-ekonomi’.

Artinya koperasi tidak diharapkan dapat berkembang pada mayarakat yang

masih sangat tradisional, subsistem, dan relatif ’tertutup’ dari dinamika

sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah menjadi sangat

individualis, dan berorientasi kapital. Dengan perkataan lain, koperasi tidak

diharapkan dapat berkembang optimal disemua bentuk komunitas.

Ima Suwandi (2007), Sebagai bagian dari identifikasi berbagai faktor

fundamental tersebut maka perlu perlu disadari bahwa pemenuhan faktorfaktor

tersebut memang dapat bersifat trade-off dengan pertimbangan kinerja

jangka pendek suatu organisasi konvensional. Proses yang dilakukan dalam

pengembangan koperasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama

dengan berbagai faktor nonbisnis yang kuat pengaruhnya. Dengan demikian

pemenuhan berbagai faktor fondamental tersebut dapat menyebabkan

indikator kinerja lain, seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus

dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar

dalam jangka panjang.

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

C. Mengembangkan Koperasi Di Indonesia Mulai Dari Apa Yang Sudah

Ada

Drucker, Peter F. (1988), Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang

sangat diwarnai oleh peranan dunia usah, maka mau tidak mau peran dan

juga kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh

peranannya dalam kegiatan usaha (bisnis) bahkan peran kegiatan usaha

koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran

koperasi sebagai lembaga sosial. Isyu strategi pengembangan usaha koperasi

dapat dipertajam untuk beberapa hal berikut:

1. Mengembangkan koperasi pada beberapa bidang usaha sebenarnya telah

menunjukan kinerja usaha yang sangat baik, bahkan telah mampu menjadi

pelaku utama dalam bisnis yang bersangkutan. Misalnya GKBI yang telah

menjadi terbesar untuk usaha batik, Kopti yang telah menjadi terbesar

untuk usaha tahu dan tempe, serta banyak KUD yang telah menjadi

terbesar di Kecamatan wilayah kerjanya masing-masing, Puskopdit Jabar

yang menjadi terbesar hampir di seluruh wilayah Jabar memiliki Kopdit

Primer union, termasuk Kopdit Primer union Klangenan Kab Cirebon

(memiliki prodak, Tabungan hari tua/tahatu, tabungan pendidikan/simdik,x

Tabungan hari raya/siraya Tabungan serbaguna/simbana). Pada koperasikoperasi

tersebut tantangannya adalah untuk dapat terus mengembangkan

usahanya dengan tetap mempertahankan prinsi-prinsip perkoperasian

Indonesia. Pada prakteknya banyak koperasi yang setelah berkembangt

justru kehilangan jiwa koperasinya. Dominasi pengurus dalam

melaksanakan kegiatan usaha dan koperasi yang membentuk PT.

(Perseroan terbatas) merupakan indikasi kekurangan kemapuan koperasi

mengembangkan usaha dengan tetap mempertahankan prinsip koperasi.

Jika diantisipasi kondisi ini pada gilirannya akan menghamburkan tujuan

pengembangan koperasi itu sendiri.

2. Keterkaitan kegiatan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum.

Hal yang menonjol adalah dalam interaksi koperasi dengan bank. Sifat

badan usaha koperasi dengan kepemilikan kolektif ternyata banyak tidak

berkesesuaian (compatible) dengan berbagai ketentuan Bank. Sehingga

akhirnya terpaksa dibuat kompromi dengan menjadikan individu (anggota

atau pengurus) sebagai penerima layanan bank (contoh kridit KKPA). Hal

yang sama juga terjadi jika koperasi akan melakukan kontrak usaha

dengan lembaga usaha lain. Kondisi ini berhubungan erat dengan aspek

hukum koperasi yang tidak berkembang sepesat badan usaha perorangan.

Disamping itu karakteristik koperasi tampaknya kurang terakomodasi

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut badan

usaha selain undang-undang tentang koperasi sendiri. Hal ini terlihat

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

misalnya dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan,

perpajakan dan sebagainya.

3. Mengatasi beberapa permasalahan teknis usaha bagi koperasi kecil untuk

berkembang.

Koperasi (KUD) sayur dipengalengan kebingungan pada saat ada

permintaan untuk melakukan ekspor tomat ke singapura bagaimana

mekanisme pembayarannya, bagaimana membuat kontrak yang tepat dan

sebagainya. Koperasi tersebut juga tidak tahu atau memang tidak ada,

dimana atau kepada siapa harus bertanya. Hal yang sama juga dihadapi

oleh sebuah koperasi di Yogyakarta yang kebingungan mencari informasi

mengenai teknologi pengemasan bagi produk makanan olahan.

Permasalahan teknis semacam ini telah semakin banyak dihadapi oleh

koperasi dan sangat dirasakan kebutuhan bagi ketersediaan layanan

mengantisipasi permasalahan tersebut.

4. Mengakomodasi keinginan pengusaha kecil untuk melakukan usaha atau

mengatasi masalah usaha dengan membentuk koperasi.

Beberapa pengusaha kecil jamu di daerah Surakarta dan sekitarnya tengah

menghadapi kesulitan bahan baku (ginseng) yang pasokannya dimonopoli

oleh pengusaha besar. Para pengusaha tersebut juga masih harus bersaing

dengan pabrik jamu besar untuk dapat memperoleh bahan baku tersebut.

Mereka ingin berkoperasi tetapi tidak dengan pola koperasi yang sudah

ditentukan oleh pemerintah. Hal yang sama juga dihadapi oleh pengusaha

kecil besi cor di Bandung untuk mendapatkan bahan baku inti besinya atau

untuk menghadapi pembeli (industri besar) yang sering mempermainkan

persyaratan presisi produk yang dihasilakan. Contoh-contoh di atas

memberi gambaran bahwa keinginan dan kebutuhan untuk membentuk

koperasi cukup besar, asalkan memang mampu mengakomodasi keinginan

dan kebutuhan para pengusaha tersebut. Kasus serupa cukup banyak

terjadi pada berbagai bidang usaha lain di berbagai tempat.

5. Pengembangan kerjasama usaha antar koperasi.

Konsentrasi pembangunan usaha koperasi selama ini banyak ditujukan

bagi koperasi sebagai suatu perusahaan (badan usaha). Tantangan untuk

membangun perekonomian yang kooperatif sesuai amanat konstitusi

kiranya dapat dilakukan dengan pengembangan jaringan kerja sama dan

keterkaitan usaha antar koperasi, karena banyak peluang usaha yang tidak

dapat dipenuhi oleh koperasi secara individual. Jaringan kerja sama dan

keterkaitan usaha antar koperasi bukan hanya keterkaitan organisasi,

potensial untuk dikembangkan antar koperasi primer serta antar primer

dan sekunder. Perlu pula menjadi catatan bahwa di berbagai negara lain,

koperasi telah kembali berkembang salah satu kunci keberhasilan

spesialisasi kegiatan usaha koperasi dan kerja sama antar koperasi.

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

Mengenai hubungan koperasi primer dan sekunder di Indonesia, saat ini

banyak yang bersifat artifial karena antara primer dan sekunder

mengambangkan bisnis yang tidak berkaitan bahkan tidak jarang justru

saling bersaing.

6. Peningkatan koperasi pada umumnya.

Kemapuan usaha koperasi permodalan, pemasaran, dan manajemen,

umumnya masih lemah. Telah banyak cukup usaha yang dilakukan

pemerintah untuk mengatai hal tersebut, namun masih sering bersifat

parsial, tidak kontinyu bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan dalam suatu proses pemberdayaan yang alamiah dan untuk

mengembangkan kemampuan dari dalam koperasi sendiri tampaknya lebih

tepat dan dibutuhkan.

7. Peningkatan citra koperasi.

Pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra

koperasi di masyarakat. Harus diakui bahwa citra koperasi belum atau

sudah tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki

kesan yang tidak selalu positip terhadap koperasi. Koperasi banyak

diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidak jelasan

tidak profesional. Bahkan citra koperasi yang kurang dapat mempengaruhi

pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan

diri dan mencari peluang dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah

justru di pandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu yang

sudah seharusnya demikian. Memperbaiki citra koperasi secara umum

merupakan salah satu tantangan yang harus segera mendapat perhatian.

8. Penyaluran Aspirasi koperasi.

Para pengusaha pada umumnya memiliki asosiasi pengusaha untuk dapat

menyalurkan dan menyampaikan aspirasi usahanya bahkan juga sekaligus

sebagai wahana bagi pendekatan (lobby) politik dan meningkatkan

keunggulan posisi dalam berbagai kebijakan pemerintah. Assosiasi

tersebut juga dapat digunakan melakukan negosiasi usaha, wahana

pengembangan kemampuan bahkan mengembangkan hubungan

internasional. Dalam hal ini asosiasi atau lembaga yang dapat menjadi

menjadi wahana bagi penyaluran aspirasi koperasi relatip terbatas.

Hubungan keorganisasian vertikal (primer-sekunder ; unit-pusatgabungan-

induk koperasi) tampaknya belum dapat menampung berbagai

keluhan atau keinginan anggota koperasi atau koperasi itu sendiri.

Kelembagaan yang diadakan pemerintah untuk melayani koperasi juga

acap kali tidak tepat sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi, karena

sebagian aspirasi tersebut justru berhubungan dengan kepentingan

pemerintah itu sendiri. Demikian pula dengan kelembagaan gerakan

koperasi yang sekian lama kurang terdengar kiprahnya. Pada hal dilihat

JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012

dari jumlah dan kekuatan (ekonomi) yang dimilikinya maka anggota

koperasi dan koperasi kiranya perlu diperhatikan berbagai

kepentingannya.

PENUTUP

Beberapa pemikiran yang telah diajukan kiranya membutuhkan

setidaknya dua prasyarat.

1. Pendekatan pengembangan yang harus dilakukan adalah pendekatan

pengembangan kelembagaan secara partisipatif dan menghindari

pengembangan yang berdasarkan pada kepatuhan atas arahan dari lembaga

lain, masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk mampu

mengambil keputusan sendiri demi kepentingan sendiri. Dalam hal ini

proses pendidikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi menjadi faktor

kunci yang sangat menentukan.

2. Diperlukan kerangka pengembangan yang memberikan aspirasi terhadap

keragaman lokal yang disertai oleh berbagai dukungan tidak langsung

tetapi jelas memiliki semangat kepemihakan pada koperasi dan ekonomi

rakyat. Dengan demikian strategi pengembangan yang perlu

dikembangkan adalah strategi yang partisipatif. Hal ini akan

membutuhkan pendekatan yang mendasar di bandingkan dengan strategi

yang selama ini diterapkan. Rekonseptualisasi sekal;igus revitalisasi peran

pemerintah akan menjadi faktor yang paling menentukan dalam

perspektiktif pengembangan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Arfinal Chaniago.1987, Perkoperasian Indonesia, Bandung Penerbit Aksara

Djabarudin D,dan Bayu Krisnamurthi,2000 Koperasi Pertanian, LSP21

Bogor

Drucker, Peter F.1988, Inovasi dan Kewiraswastaan Praktek dan Dasardasar,

Jakarta, Penerbit Erlangga

Harsono Subyakto dan Bambang Tri Cahyono.1990, Ekonomi Koperasi II,

Jakarta Penerbit Kurnika

Ima Suwandi.2007, Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak Sosial.

Jakarta, Penerbit Bharata Karya Aksara

Kartosapoetra G,1987. Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945,Jakarta, PT Bina Aksara

Muenkner, Hans, 1989. Pengantar Hukum Koperasi Dengan Acuan Khusus

Mengenai Perundang-Undangan Koperasi Di Indonesia

Bandung, Universitas Padjadjaran

Sukamdiyo. 1997, Manajemen Koperasi, Semarang, Penerbit Erlangga.

cdc.untagcirebon.ac.id/download.php?f=Heriyono%20Koperasi.pdf

--------------,Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta 21 Mei 2002